Rapat Paripurna Kedelapan Belas Masa Persidangan III Tahun 2016


IMG_6108

Senin, 7 Juni 2016, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, diadakan rapat  paripurna kedelapan belas masa persidangan III Tahun 2016. Dalam rapat paripurna  ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Wakil DPRD Kota Pangkalpinang, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, para pimpinan Forkopimda Kota Pangkalpinang, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, para Kepala Badan, Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Bagian, para Camat, Kepala Kantor, Kepala UPT Dinas dan para Lurah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang membahas tentang :

  1. Penyelenggaraan perhubungan di Kota Pangkalpinang
  2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera.

Secara tersurat penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian urusan bagian Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Landasan Yuridis yang lebih tinggi (Lex Superior) dari penyelenggaraan perhubungan adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan di ajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah untuk meuwujudkan :

a. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjujung tinggi martabat bangsa.

b. Etika berlalu lintas dan budaya bangsa

c. Penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Adapun perubahan di lakukan terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS), adalah untuk memperluas usaha dari BUMD yang di bentuk, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan meliputi :

a. Jasa oerhitelan dan kepariwisataan

b. Kelautan dan perikanan

c. Industri dan perdagangan

d. Jasa Kepelabuhan

e. Ketenagalistrikan

Secara teroritis ada 3 alasan yang mendasar dalam rangka pendirian BUMD, dapat didasarkan pada :

  1. Alasan Ekonomi, sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public service) dan mencari keuntungan.
  2.  Alasan Strategis, mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
  3.  Alasan Budget, sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah di daerah._(Humaspemkot-pkp)

You may also like...