Sosialisasi Program “KOTA TANPA KUMUH” (KOTAKU) Pangkalpinang

IMG_2389 IMG_2386 IMG_2348 IMG_2345
Bertempat di Hotel Bumi Asih, Kamis (08/09) Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan kegiatan Lokakarya Sosialiasi dan Strategi Komunikasi Program “KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)” Kota Pangkalpinang. Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota Pangkalpinang yang wakili oleh Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Fitriansyah, A.Ks, M.Si, Kepala Bappeda Kota Pangkalpinang atau yang mewakili, Kepala Dinas PU Kota Pangkalpinang Suparlan Dulaspar, ST, Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Team Leader Program KOTAKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra menyampaikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang selanjutnya disebutnya RPJP Nasional menyebutkan maksud dan tujuan RPJP tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Salah satu arahan RPJP Nasional adalah tercapainya sarana dan prasarana yang memadai dan maju dimana peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan. kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk salah satunya adalah memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Untuk mewujudkannya maka arahan tersebut makin diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 tahun 2015-2019 bidang pembangunan kawasan permukiman dengan salah satu sasarannya adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019 melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Salah satu perwujudan dari komitmen tersebut adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Diharapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan pemukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019 nanti, dengan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai “nahkoda” masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemerintah Daerah.

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mencanangkan program “Prakarsa Permukiman 100-0-100”, yaitu program pengembangan pemukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019._(humaspemkot-pkp)

You may also like...