Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang


IMG_5463

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang mengadakan acara Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Millenium, Rabu, 20 Mei 2016. Acara ini dihadiri langsung Anggota Ombudsman  RI Alvin Lie Ling Piao, M.Si, Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Drs. Alizar Amir yang mewakili Walikota Pangkalpinang, Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM drh. Widiyantono, MM dan Kepala Bagian Organisasi H.Hasan Basry, SH.

Dalam sambutan Walikota Pangkalpinang yang disampaikan oleh Drs. Alizar Amir menyatakan pelayanan publik di era otonomi dan reformasi saat ini semakin mempermudah ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan upaya perbaikan layanan kepada masyarakat. Sebagiamana kita ketahui, citra pelayanan pemerintah saat ini belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Berbagai keluhan dari penyelenggaraan pelayanan masih terus mewarnai pelayanan publik kita. Beberapa waktu belakangan upaya pemberian pelayanan yang berkualitas telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Alizar Amir menyampaikan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

“Kendati telah di tetapkan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, bukan bearti kita harus menunggu, pasif dan tidak impresif. Sejalan dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2013-2018 yang tertuang dalam misi ke-3 yakni “Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik”, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan pelayanan yang terbaik bagi penunggu layanan,” lanjut Alizar Amir.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengakui bahwa inisiatif dan keinginan besar dalam penyelenggaraan pelayanan disadari belum sempurna seperti apa yang di cita-citakan. Layanan langsung kepada masyarakat pada lini-lini terdepan seperti di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas belum optimal sepenuhnya. Berkaca dari kondisi di atas, maka mau tidak mau unit pelayanan harus berbenah diri agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  agar dapat bersinergi dan saling berkoordinasi guna menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pangkalpinang.

“Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang menurut hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI terhadap 36 produk layanan dari beberapa satuan kerja sampel, masih berada dalam Zona Kuning dengan nilai 55,19 dengan tingkat kepatuhan sedang, artinya masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap standar pelayanan publik, ” jelas Alizar Amir.

Alizar Amir menegaskan Ombudsman RI tahun ini akan melakukan kembali program pencegahan Mal-Administrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan bagi Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain itu diinstruksikan kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja yang menyelenggarakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan Gerakan One Agency One Innovation (Satu Unit Satu Inovasi) sebagimana Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Kebijakan One Agency One Innovition dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta dapat berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Alizar Amir mengharapkan melalui kegiatan Sosialiasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini dapat merubah dan membenahi mind Set dan culture set pelayanan kita. Apalagi regulasi di bidang pelayanann yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum bagi kita untuk membenahi segala aspek pelayanan, mulai dari manajemennya, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana serta prasarana, optimalisasi keterlibatan masyarakat salam pelayanan, pendanaan, sampai pada proses kinerja dan disiplin pegawai,”ajak Alizar Amir._(humaspemkot-pkp)

 

You may also like...