Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun 2016


Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah, Rabu (28/09) menghadiri Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun 2016 yang bertempat di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang. Rapat ini diadakan dalam rangka penyampaian 2 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari Raperda Kota Pangkalpinang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang dan Raperda Kota Pangkalpinang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Non Kas TA 2016.

Dalam sambutannya Walikota Pangkalpinang menyampaikan bahwa Di Indonesia HAM telah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang tertuang dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Salah satu HAM yang dilindungi oleh NKRI adalah memberikan hak kepada setiap manusia untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah indonesia.

Pengajuan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, adalah bertujuan untuk :

  1. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, dan
  2. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Beliau menambahkan bahwa disamping tujuan pengajuan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dari segi hukum adalah didasarkan pada aturan yang lebih tinggi yaitu UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan aturan yang diatasnya lagi yaitu pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Maka dari segi yuridis yang merupakan syarat keberlakuan hukum telah terpenuhi, sehingga Raperda ini dapat diajukan kepada legislatif sebagai pembentuk UU. Selain daripada itu dengan adanya Raperda ini dapat memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang didalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah.

Pembahasan selanjutnya adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Non Kas TA 2016. Dasar pengajuan Raperda ini yaitu didasarkan pada komitmen dari Pemerintah Pusat melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No: S-36/MK.7/2016, Perihal: Penetapan Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas Kepada Pemda dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM tanggal 23 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Dari surat tersebut terdapat 3 point penting yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, yang perlu diperhatikan dalam rangka mengajukan Raperda ini kepada DPRD Kota Pangkalpinang, yaitu :

  1. Jumlah pemberian hibah dalam bentuk non kas yang disetujui setinggi-tingginya sebesar sebagaimana terlampir,
  2. Batas akhir permintaan permintaan penarikan hibah oleh Pemda adalah tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah
  3. Pemda mengalokasikan dana APBD untukĀ  penyertaan modal daerah kepada PDAM dalam bentuk non kas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Mendagri telah menerbitkan Permendagri RI No: 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal Pemda kepada PDAM, dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non kas. Jadi hal inilah yang menjadi dasar yuridis Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda ini. Walikota Pangkalpinang berharap Raperda ini dapat segera dibahas oleh Anggota dewan bersama sama dengan eksekutif, dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah. _(humaspemkot-pkp)

You may also like...