Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan I Atas Keputusan DPRD Terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang

Menindaklanjuti rapat paripurna sebelumnya, Walikota Pangkalpinang menyampaikan 2 Raperda yang terdiri dari :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang yang diajukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang pengelolaan zakat yang diajukan oleh DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan hak inisiatif.

Dapat kami sampaikan bahwa pengajuan Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang merupakan Raperda yang menjalankan atau melaksanakan aturan yang lebih tinggi (Lex Superior), yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2016 oleh Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Keterkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sah menurut hukum karena dibentuk oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang leboh rendah (inferiori) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superiori).

Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah merupakan suatu politik hukum dari Pemerintah Pusat selain melaksanakan aturan yang lebih tinggi, dimana dapat kita ketahui terlah terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, sehingga pembentukan perangkat daerah didasarkan pada tipelogi unutk menentukan tipe perangkat daerah berdasrkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% dan variabel teknis dengan bobot 80%. Variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah dengan indikator :

  1. jumlah penduduk
  2. luas wilayah, dan
  3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan variabel teknis didasarkan pada beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Untuk pembentukan dinas di daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintah yang secara yuridis limitatif telah dibatasi oleh Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga akibat adanya perumpunan Urusan Pemerintah tersebut telah membatasi daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Dinas di daerah Kabupaten/Kota.

Adapun yang dimaksud dari dibentuknya Raperda Pengelolaan Zakat adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat. Sedangkan tujuan dari Raperda ini adalah untuk :

  1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
  2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyrakat dan keadilan sosial
  3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Secara yuridis pembentukan Raperda tentang Pengelolaan Zakat merupak tindak lanjut dari Perundang-Undangan yang lebih tunggi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat, maka secara materiil pembentukan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatas.

Dengan telah disetujui ke dua Raperda ini oleh legislatif secara hukum pembentukan Raperda ini telah memenuhi prosedur pembentukan sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan, mudah-mudahan dengan terbentuknya Raperda ini menjadi Prda yang memberikan manfaat yang besar didalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan prinsip efektif dan efisiensi seri memberikan kepastian hukum didalam pengelolaan zakat._(humaspemkot-pkp)

You may also like...