Rapat Paripurna Kedua Puluh Masa Persidangan III Tahun 2016


IMG_6357

Rabu (15/06/2016) bertempat di DPRD Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan rapat paripurna lanjutan dalam rangka tanggapan Walikota Pangkalpinang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah. Rapat Paripurna dihadiri Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Para Anggota Dewan, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Para Pimpinan Forkopimda Kota Pangkalpinang, Para Asisten, Staf Ahli, SEkretaris DPRD, Kepala Badan, Camat, Kepala Kantor, Kepala UPT Dinas, dan Para Lurah dalam lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Agenda Rapat Paripurna Kedelapan Belas Masa persidangan III Tahun 2016 DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 Juni 2016, dimana Walikota Pangkalpinang menyampaikan penjelasan terhadap 2 (dua) Raperda, yang terdiri dari :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentangan Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera.

Berkenaan dengan pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura Kota Pangkalpinang, dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

  1. Bahwa kami sependapat guna melaksanakan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Eksistensi BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera sudah ada sejak dibentuknya Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan BUMD PT. Pangkalpinang Makmur ABadi Sejahtera, maka pembentukan BUMD ini telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, dan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.

Tujuan dari kegiatan usaha BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera, meliputi usaha :

a. Jasa perhotelan dan kepariwisataan

b. Kelautan dan perikanan

c. Indsutri dan perdagangan

d. Jasa Kepelabuhan

e. Ketenagalistrikan

Memperhatikan kegiatan usaha tersebut, pada prinsipnya mempunyai tujuan yang di atur secara limitatif, yaitu :

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik

c. Memperoleh laba dan keuntungan

2. Berkenaan pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah dibagi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, terdiri dari :

a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C

d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir

e.Pengujian berkala kendaraan bermotor

f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota

h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/Kota

i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang dalam daerah Kabupaten/Kota

j. Penetapan kawasan perkantoran untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota

l. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota

m. Penerbitan izin penyelenggaraann angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota

o. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Kabupaten/Kota serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Walikota Pangkalpinang menjelaskan pandangan umum yang telah disampaikan dari Fraksi Partai Golkar, yaitu :

  1. Sesuai dengan pembagian urusan Pemerintahan konkuren yang telah dibagi oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah, pada prinsipnya Pembinaan dan Penyelenggaran diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang, meliputi :

a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daaerah yang jaringannya berada di wilayah daerah

b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan Angkutan Umum di Daerah

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah

2. Masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar merupakan tujuan daripada pendirian BUMD sebagaimana amanat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, selanjutnya setelah raperda ini disetujui makan akan dilanjutkan dengan pembentukan Raperda Penyertaan Modal dan pembuatan anggaran dasar BUMD kepada Notaris sampai dengan mendapat keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM.

Walikota Pangkalpinang melanjutkan penyampaian pandangan umum yang tela disampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

  1. Berkenaan dengan penataan perparkiran di lintas jalan protokol perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi sehingga pengguna kendaraan bermotor tidak parkir di pinggir jalan raya yang dapat menyebabkan arus lalu lintas macet.
  2. Berkenaan dengan menentukan pemimpin calon dari Direksi BUMD sudah seyogianya dipimpin oleh seorang yang kredibel dan mempunyai kapabilitas di dalan pemimpin BUMD, diharapkan dapat menjalankan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dilanjutkan penyampaian pandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :

  1. Persetujuan terhadap 2 (dua) Raperda ini, untuk dilanjutkan pembahasannya ketingkat Pansus.
  2. Berkenaan dengan Sanksi Ketentuan Pidana, yang di atur dalam pasal 284 Raperda ini merupakan suatu bentuk pelanggaran, pembatasan sanksi pidana dan sanksi pidana denda yang dibatasi secara limitatif oleh Pasal 238 Undang-Undang Pemerintah Daerah, adapun pembatasan tersebut untuk pidana kurungan paling lam 6 (enam) bulan sedangkan pidana denda paling banyak adlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  3. Pada prinsipnya permasalahan dalam bentuk masalah efisiensi, intervensi dan birokasi, dan pengendalian dan pengawasan, terhadap masalah tersebut diperlukan komitmen yang kuat untuk memajukan perusahaan yang terlepas dari intervensi, didalam Raperda ini bentuk campur tangan Walikota adalah hanya mengangkat Direksi untuk pertama kali, selanjutnya pengangkatan direksi dan komisaris diatur dan diserahkan kepada mekanisme RUPS, hal ini telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi NasDem Keadilan Bangsa, sebagai berikut :

  1. Menyatakan menerima 2 (dua) Raperda ini untuk dilanjutkan pembahasannya pada rapat-rapat Pansus DPRD Kota Pangkalpinang
  2. Masukan yang bersifat konstruktif atas Raperda Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang, perlu diperhatikan ole Dinas terkait, sehingga perlu dilakukan evakuasi baik dalam bentuk tindakan preventif dan/atau persuasif sehingga hak-hak dari pengguna jalan tidak terlanggar oleh para pedagang yang mempergunakan badan jalan dan/atau tempat parkir
  3. Berkenaan dengan Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukkan BUMD PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan berusaha setelah disahkan Raperda ini akan memperhatikan saran dan masukan sebagaiman yang telah disampaikan, sehingga paling tidak, BUMD yang dibentuk ini selain dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

Penyampaian pandangan umum dari fraksi Gerindra, yaitu :
1. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20119 tentang Pelayan Publik, seyogianya memasukkan peraturan-peraturan kedalam konsideran mengingat secara mutatis mutandis harus merupakan hubungan yang langsung dengan peraturan yang ada dibawahnya. Landasan yuridis yang harus dipenuhi dalam pembentukan Raperda ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahu 2009 tentang Lalu Lintats dan Angkutan jalan sebagai payung hukum (lex superior), jika di dalam Raperda ini memberikan Pelayanan Publik maka perlu dimasukan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Apa yang menjadi harapan (das sollen) sebagaimana yang diharapkan oleh Fraksi Partai Gerindra merupakan idealnya untuk mewujudkan suatu BUMD yang benar-benar diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, secara kemyataan (das sein) perlu didukung oleh permodalan, manajemen yang kredibel dan kapebel untuk menjalankan roda perusahaan tersebut, sehingga bukan saja memberikan roda perusahaan tersebut, sehingga bukan saja memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang tetapi juga dapat memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat kota Pangkalpinang.

Dan terakhir penyampaian dari Fraksi Partai Demokrat, yaitu:

  1. Menyatakan menerima ke 2 (dua) Raperda ini untuk dibahas bersama antara Legistlatif dan Eksekutif  melalui Pansus yang akan dibentuk.
  2. Berkenaan masukan yang bersifat konkruktif, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima dengan baik segala saran dan masukan yang telah disampaikan.

Demikianlah penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang, diharapkan kiranya 2 (dua) segera dibahas oleh Anggota Dewan bersama-sama dengan Ekskutif._(humaspemkot-pkp)

You may also like...