Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan I Tahun 2016


Selasa (06/09), telah diadakan rapat paripurna kedua masa persidangan I Tahun 2016 DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka Tanggapan Walikota Pangkalpinang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 5 September 2016 telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan Tahun 2016 DPRD Kota Pangkalpinang, dimana didalam acara tersebut Wakil Walikota Pangkalpinang telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Pangkalpinang memberikan tanggapan berkenaan dengan pandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura Kota Pangkalpinang yaitu  yang pertama pada prinsipnya beberapa catatan yang telah disampaikan dapat diterima, karena konsep dari Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat dari UU Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua, Pemkot Pangkalpinang tunduk dan patuh pada norma yang tercantum didalam Permen No.18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah telah memperhatikan ketentuan yang ada diatasnya atau norma yang lebih tinggi.

Selanjutnya Wakil Walikota Pangkalpinang menyampaikan pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan DRPD Kota Pangkalpinang, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

  1. Bahwa pembagian Tipe A, Tipe B dan Tipe C sudah diatur didalam Pasal ^Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, hal tersebut didasarkan pada 3 (tiga) kriteria, yaitu :

a. Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel :

  1. Umum dengan bobot 20% dan
  2. Teknis dengan bobot 80%

b. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator :

  1. Jumlah penduduk
  2. Luas wilayah, dan
  3. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah

c. Kriteria Variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintah.

2. Tujuan pengajuan Raperda ini juga telah memperhatikan asas-asas yang terkandung didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah

b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah

c. Efisiensi

d. Efektifitas

e. Pembagian habis tugas

f. Rentan kendali

g. Tata kerja yang jelas, dan

h. Fleksibilitas

Dilanjutkan dengan pandangan dalam bentuk masukan dan saran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DRPD Kota Pangkalpinang, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tujuan dari reformasi birokrasi setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih, dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan pandangan dalam bentuk masukan dan saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional DRPD Kota Pangkalpinang, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Atas pandangan yang telah disampaikan secara ideal suatu organisasi harus memperhatikan asas yang terkandung didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya perlu dilakukan penyeleksian SDM yang berkualitas untuk menempati posisi-posisi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki guna terpenuhi asas efisiensi dan efektifitas.

Selanjutnya pandangan dalam bentuk masukan dan saran dari Fraksi Partai Demokrat DRPD Kota Pangkalpinang, kami mencatat ada 3 (tiga) point yang disampaikan, pada prinsipnya yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan Raperda ini didasarkan pada Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan atas saran yang telah disampaikan menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pandangan dalam bentuk masukan dan saran dari Fraksi Partai Nasdem Keadilan Bangsa DPRD KOta Pangkalpinang, atas pandangan yang telahdisampaikan yang pada dasarnya menerima Raperda yang diajukan, kami ucapkan terimakasih. Semua masukan yang berkenaan dengan Raperda menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Fraksi Partai Gerinda DPRD Kota Pangkalpinang menyampaikan pandangan dalam bentuk masukan dan saran, yaitu :

  1. Latar belakang pengajuan Raperda ini didasarkan pada payung hukum undang-undang yang lebih tinggi (lex superior) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Perintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  2. Selanjutnya Raperda ini disahkan menjadi Perda, maka selanjutnya perlu dilakukan penempatan guna mendapatkan SDM yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.
  3. Berkenaan dengan kewenangan camat sudah diatur secara yuridisnormatif dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecematan. Selanjutnya didalam pasal 4 Raperda ini mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dan terakhir penyampaian pandangan dalam bentuk masukan dan saran dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pangkalpinang sebagi berikut :

  1. Kami ucapkan kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menerima dan menyetujui Raperda ini unutk dibahas dan dilanjutkan ditingkat Pansus dan segala yang telah disampaikan menjadi perhatian bagi eksekutif.
  2. Parameter untuk menentukan tipe masing-masing Perangkat daerah, didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adapun yang menjadi kriteria didasarkan pada :

a. Kriteria tipelogi

b. Kriteria variabel umum

c. Kriteria variabel teknis

Wakil Walikota Pangkalpinang berharap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada hari inisegera dibahas oleh Anggota Dewan yang terhormat bersama-sama dengan eksekutif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah._(Humaspemkot-pkp)

You may also like...