Rapat Paripurna Ke III Masa Persidangan I Tahun 2016


IMG_6391

Senin (26/09) bertempat di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang diadakan Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I Tahun 2016 dalam rangka Penyampaian Kebijakan Umum dan Program Pioritas RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018. Dalam kesempatan ini Wakil Walikota Pangkalpinang M.Sopian menyampaikan sambutan Walikota atas Keputusan DPRD terhadap 2 Raperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang Sekaligus menandatangani Nota Kesepakatan terhadap KU-Perubahan APBD dan PPAS, Perubahan APBD terhadap Anggaran Tahun 2016.

Adapun 2 Raperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang
  2. Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pangkalpinang No.4 Tahun 2011 tentang Pembentukan BUMD PT.Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera

Dalam sambutannya M.Sopian menyampaikan bahwa secara tersurat Penyelenggaraan Perhubungan merupakan bagian urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar. Landasan yuridis yang lebih tinggi dari Penyelenggaraan Perhubungan adalah UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan diajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah untuk mewujudkan :

  1. Pelayanan Lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
  2. Etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta
  3. Penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengajuan Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Pangkalpinang yang telah disetujui oleh Legislatif pada hari Senin (26/09) adalah: Pertama, untuk menyelenggarakan perhubungan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pangkalpinang, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna. Dan Kedua, untuk menyelenggarakan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam satu Kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan Pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Pangkalpinang No.11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Pangkalpinang No.4 Tahun 2011 tentang Pembentukan BUMD PT.Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera, dimana tujuan pendirian BUMD sebagaimana yang telah diatur dengan UU Perda, adalah bertujuan untuk :

  1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya
  2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
  3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan

Beliau menambahkan dengan telah disetujui kedua Raperda ini oleh Legislatif secara hukum Pembentukan Raperda ini telah memenuhi prosedur pembentukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sedangkan secara substansi kedua Raperda ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya sehingga nilai kepastian hukum telah terpenuhi tanpa mengabaikan nilai keadilan dan nilai manfaat. Selain daripada itu dengan terbentuknya Raperda ini mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat perekayasa masyarakat. _(humaspemkot-pkp)

You may also like...