Rakor dengan Kepala SKPD Lama (Tahun 2016) Dalam Rangka Penyusunan LKPJ dan LPPD 2016


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progres report) pada tahun ke-4 RPJMD Kota Pangkalpinang 2013-2018, yang merupakan amanat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) kepada Masyarakat, yang menekankan laporan pertanggungjawaban agar disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran terakhir.

Perubahan SOTK pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan tidak mempengaruhi proses pelaporan tersebut, dimana data beserta dokumen pendukung seluruh kegiatan tahun 2016 harus dapat digambarkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Seperti kita ketahui LKPJ dan LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat yang akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Tim penyusun LKPJ dan LPPD tahun2017 telah disusun berdasarkan SOTK tahun 2016, untuk itu kepada tim yang telah dibentuk sesuai surat tugas untuk tetap melaksanakan tugasnya walaupun sekiranya saat ini sudah tidak berada di SKPD tersebut. Koordinasi antara kepala SKPD lama dan tim penyusun tidak hanya sampai ketika pelaporan ini disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah Pusat, namun koordinasi tetap harus dilakukan sampai dengan evaluasi dari Pemerintah Pusat berakhir yang biasanya dilakukan pada pertengahan tahun.

Diharapkan data dan laporan LKPJ dan LPPD tahun 2016 dapat disampaikan paling lambat minggu ke-2 pada bulan januari 2017, melalui bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Pangkalpinang._(humaspemkot-pkp)

You may also like...