Rapat Paripurna Anggaran Sementara APBD Pangkalpinang 2017


IMG_8537 IMG_8608 IMG_8645 IMG_8668

 

Jumat (29/07), bertempat di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan Rapat Paripurna Atas Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangalpinang Tahun Anggaran 2017. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DRPD Kota Pangkalpinang, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Forkopimda Kota Pangkalpinang, Kepala Instansi Vertikal di Kota Pangkalpinang, Pimpinan BUMD dan Perbankan serta pejabat sipil, TNI dan Polri.

Walikota Pangkalpinang menyampaikan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD, tentunya telah melalui pembahasan yang mendalam antara Eksekutif dan Legislatif dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA berisikan target pencapaian kinerja yang terukur dari Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah disertai asumsi-asumsi yang mendasar. Selanjutnya PPAS adalah prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dari setiap SKPD, dan pagu anggaran sementara untuk belanja tidak langsung dan pagu pembiayaan daerah serta menggambarkan juga pagu anggaran belanja langsung masing-masing SKPD yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

Program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2017, maka tema pembangunan Kota Pangkalpinang 2017 adalah “Penguatan Pertumbuhan Investasi Melalui Promosi dan Regulasi Serta Pemantapan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Keseimbangan Lingkungan.”

Pendapatan daerah yan dianggarkan dalam APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta mempunyai dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD Kota Pangkalpinang merupakan pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban, terutama untuk daerah pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis dan obyeknya telah ditentukan sebagimana diatur dalam Undang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga tidak mungkin untuk menambah jenis dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

Kebijakan PAD Kota Pangkalpinang memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan memperhatikan realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang akan memperngaruhi peningkatan PAD pada tahun 2017. Intensifikasi terhadap potensi-potensi dan sumber PAD harus terus ditingkatkan. Penegakan Peraturan Daerah terkait pendapatan asli daerah secara konsisten harus dilaksanakan disertai pengawasan dan pemberian reward dan punishment. Sumber daya manusia yang berkualitas didukung oleh sarana prasarana yang baik dalam mengembangkan sistem pemunggutan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Kontribusi PAD Kota Pangkalpinang terhadap total pendapatan daerah masih sangat keil atau baru mencapai 16,40 %, sehingga pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 masih mengandalkan penerimaan dari Pemerintah berupa dana perimbangan yang memberikan kontribusi sebesar 66,98 %, Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar 16,62 %. Dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah kepada daerah dalam rangka pelasanaan otonomi daerah, kebijakan dalam penganggarannya sesuai dengan informasi resmi dari Kementrian Keuangan dan memperhatikan pagu anggaran serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Demikan juga terhadap pendapat daerah yang sah, dianggarkan sesuai dengan infromasi dari Kementrian Keuangan dan Provinsi serta memperhatikan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Belanjda urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, lesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan terus menciptakan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masarat, yang tercermin dari proporsi belanja langsung (publik) lebih besar dan terus meningat dibandigkan dengan belanj tidak langsung (aparatur), menyusun belanja pada setiap SKPD dengan tolak ukur kinerja yang mencerminkan rencana masukan (input), keluaran (output) dan hasil (income) setiap kegiatan. Tahun Anggaran 2017 kan terus melanjutkan pembangnan bebasis 1 Milyar 1 Kelurahan “SASARAN SEKAWAN SEJAHTERA” yang dialokasikan untuk belanja program dan kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik. Program kegiatan untuktahun jamak mlai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 ini, dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017yang merupakan tahunterakhir untu penganggaran tahun jamak yaitu Pembangunan Rumah Sakit Umum Depati Hamzah yang merupakan salah satu program prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinan.

Walikota Pangkalpinang juga menegaskan penerimaan pendapatan daerah pada APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 diestimasikan sebesar Rp. 1,16 triliun, dengan komposisi :

  1. PAD sebesar Rp. 147,649 Milyar
  2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 678,548 Milyar
  3. Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 343,221 Milyar

Rencana alokasi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1,246 triliun dengan komposisi Belanja Langsung (Publik) sebesar 68,32 % dan Belanja Tidak Langsung (Aparatur) sebesar 31,68 %. Alokasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 851,875 Milyar dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 394,969 Milyar. Dari selisih antara jumlah pendapatan daerah dengan jumlah belanja daerah maka didapati defisit anggaran (selisih kurang) sebesar (Rp. 77,426 Milyar).

Untuk pembiayaan daerah, terdiri dari :

  1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA Tahun 2016) yang baru merupakan estimasi sebesar Rp. 20 Milyar
  2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal, belum disipakan anggarannya terkait perda penyertaan modal dalam tahap proses penyusunan dan pembahasannya. Jumlah tersebut belum dapat seluruhnya untuk menutup defisit sehingga masih terdapat Sisa Kurang Pembiayaan (SIKPA) Tahun Berjalan sebesar (Rp. 57,426 Milyar), artinya masih terjadi kurang pembiayaan Tahun Berjalan Negatif (Open Defisit). Kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua, maka untuk mengurangi hal tersebut Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan 10 (sepuluh) rencana kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

1. Mengurangi atau menunda belanja modal kontruksi bangunan gedung, pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, pengadaan mebelair serta pengadaan kendaraan dinas pada SKPD yang dananya bersumber dari APBD, kecuali belanja modal terkait program dan prioritas Kota Pangkalpinang seperti Pembangunan RSUD.

2. Menunda dan mengurangi kegiatan peningkatan dan rehabilitasu infratruktur jalan.

3. Meniadakan kegiatan yang tidak jelas keluaran, hasil dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja SKPD dan peningkatan pelayanan publik.

4. Meniadakan even-event atau kegiatan yang bersifat pemborosan dan tidak memberikan multiplier efek yang jelas terhadap Kota Pangkalpinang atau kegiatan yang kurang prioritas terhadap visi dan misi Kota Pangkalpinang.

5. Membatasi honorarium dan perjalanan dinsa pada kegiatan terutaman kegiatan monitoring dan evaluasi.

6. Untuk belanja wajib mengikat seperti pembayaran listrik, air dan telpon harus di anggarkan 12 bulan (1 tahun).

7. Meniadakan kegiatan bimtek, sosialisasi dan seminar yang tidak memberikan dampak secara nyata terhadap peningkatan kapasitas aparatur mauapun publik.

8. Efisiansi terhadap biaya alat tulis kantor, barang cetak dan biaya penggandaan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan personil dan kegiatannya ( jumlah pegawai, produktivitas kerja dan volume kegiatan ).

9. Meniadakan kegiatan penyusunan buku profil pada SKPD berkenaan.

10. Meniadakan pengadaan pakaian dinas bagi PNS.

Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, baik yang tergabung dalam Komisi- Komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah telah dapat merampungkan rangkaian kegiatan dalam membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 sehingga dapat dicapainya dan ditandatangani Nota Kesepakatan terhada[ KUA dan PPAS APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017._(Humaspemkot-pkp)

You may also like...