Hasil Rapat Paripurna Ke Lima Belas Masa Persidangan II Tahun 2017


IWAN1405

Plt Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Kota Pangkalpinang khususnya kepada Pansus 5 dan Pansus 6 yang telah menyetujui Raperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Adapun Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif, adalah sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Telah  diketahui bersama, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pangkalpinang adalah merupakan suatu perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun masa bakti Walikota terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dalam RPJM, program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai dasar hukum untuk mengubah Raperda Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, didasarkan pada ketentuan Pasal 282 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di mana di dalam Pasal tersebut dinyatakan “Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan kepentingan nasional. Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, kebijakan, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sedangkan merugikan kepentingan nasional terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional”.

Selain dari pada dasar yuridis tersebut diatas, perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2018 dilakukan seiring dengan adanya perubahan Kebijakan Nasional dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan harmonisasi, sinergi dan konsistensi arah pembangunan daerah agar searah dengan tujuan pembangunan nasional sehingga prinsip perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah adalah guna menindaklanjuti :

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-6032 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8952 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

Atas Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka segera setelah Perda ini dibatalkan maka Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mempersiapkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang nantinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Pangkalpinang.

Sedangkan berkenaan dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang (eksekutif) menerima hasil Keputusan Pansus 5.

Demikian  yang disampaikan oleh Plt Walikota Pangkalpinang pada acara Rapat Paripurna Ke Lima Belas Masa Persidangan II Tahun 2017 DPRD Kota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap 2 (dua) Raperda yang telah diajukan, segala saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Pansus 5 dan Pansus 6 menjadi perhatian bagi Pemerintah  Kota Pangkalpinang._(humaspemkot-pkp)

 

You may also like...