Acara Pengukuhan & Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Pemkot Pangkalpinang

Acara Pengukuhan & Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Pemkot Pangkalpinang

Selasa (3/01), Plt. Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian melakukan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Camat-Lurah Pada Organisasi Perangkat Daerah Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dalam acara tersebut di hadiri juga unsur Forkopimda Kota Pangkalpinang, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Fungsional serta  Camat dan Lurah Se Kota Pangkalpinang.

Dalam sambutannya Plt Walikota Pangkalpinang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari ikhtiar reformasi birokrasi yaitu kebijakan penataan perangkat daerah. Pelaksanaan penataan perangkat daerah dipandu dengan kebijakan debirokratisasi yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi melalui pembentukan OPD yang berfungsi (Downsizing) dan tepat ukuran (Rightsizing) sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, sehingga diharapkan kelembagaan yang struktur menyesuaikan dengan strategi (Structur based on strategy).

Plt Walikota Pangkalpinang juga menjelaskan melalui penataan kembali OPD akan mengurangi jumlah jabatan struktural tanpa mengurangi jumlah pegawai. Efisiensi jabatan struktural diharapkan dapat memicu pengurangan belanja aparatur sekaligus memperbesar belanja langsung sehingga mendorong bergeraknya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai implikasi efisiensi dalam pengisian pejabat pada susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang baru mengalami proses dinamika staffing mutasi yang menyesuaikan dengan struktur. Berbagai pertimbangan dipergunakan dalam proses staffing mutasi pada organisasi perangat daerah baru ini antara lain hasil assesment dari BKN Pusat, standar kompetensi jabatan, penilaian atasan dan ambang batas usia pensiun (BUP) serta tipologi urusan kelembagaan menghasilkan konfigurasi pengisian aparatur pada stuktur yang tersedia saat ini.

Sebagai contoh : pada kecamatan yang tipologinya berbeda A dan B. konsekuensinya adalah pada kecematan tipologi A, stuktur jabatan sekretaris kecamatan setara dengan eselon IIIB (administrasi) sedangkan pada kecamatan tipologi B, stuktur jabatan sektretaris kecamatan setara dengan eselon IVA (pengawas).

Selanjutnya kepada Aparatur Sipil Negara yang dikukuhkan dan dilantik pada saat ini, saya ucapkan selamat bekerja dan berkarya sehingga dapat memberikan layanan publik yang berkualitas serta akomodatif-adaptasi terhadap teknologi dan inovasi pelayanan berbasic E-Government dalam membantu implementasi pelayanan publik. _(humaspemkot-pkp)

You may also like...