Rapat Paripurna Ke-24 Masa Persidangan III Tahun 2016

  • IWAN2928
  • IWAN2906
  • IWAN2908
  • Rapat Paripurna Ke-24 Masa Persidangan III Tahun 2016
  • IWAN2925


IWAN2908 IWAN2906 IWAN2913 IWAN2928 IWAN2925

Senin, (08/08) bertempat di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang Walikota Pangkalpinang menghadiri Rapat Paripurna Kedua Puluh Empat Masa Persidangan III Tahun 2016 DPRD Kota Pangkalpinang dalam Acara Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2016. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua, Wakil dan Angota DPRD Kota Pangkalpinang, Wakil Walikota Pangkalpinang, Dandim 0423 BKA yang mewakili, Kapolresta yang mewakili.

Walikota Pangkalpinang menyampaikan bahwa asumsi yang mendasari penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 di antaranya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak mengalami perubahan atau sama dengan sebelumnya, untuk PDRB berdasarkan Harga Berlaku Kota Pangkalpinang diestimasikan sebesar Rp.11,38 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi/PDRB ADHB 10,02 % sedangkan PDRB berdasarkan Harga Konstan Kota Pangkalpinang diestimasikan sebesar Rp.8,068 triliun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi/PDRB ADHK 4,38 %.

Tingkat Inflasi diestimasikan mengalami peningkatan dari sebelumnya 4,66 % berubah menjadi 5,26 %. Jumlah penduduk miskin diestimasikan sebanyak 6,5 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran diestimasikan sebesar 3,85 % dan Pendapatan Perkapita diestimasikan ADHB sebesar Rp. 59,2 juta sedangkan pendapatan perkapita. Terhadap proyek Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang juga mengalami perubahan, terdiri dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp. 7,830 Milyar dari semula yang tercantum dalam APBD induk Rp. 149 Milyar turun menjadi Rp. 141.169 Milyar. Penurunan target pendapatan tersebut dilakukan karena melihat kondisi ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang belum mengalami peningkatan yang signifikan sehingga berkurangnya daya beli masyarakat dan hal ini berimbas pula pada menurunnya kemapuan masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah. Maka dari itu Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyusaian target Pendapatan kedalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, sehingga target pendapatan yang diestimasikan tersebut merupakan target optimis yang tidak tercapai.
  2. Dana Perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp. 686,069 Milyar bertambah Rp. 44,073 Milyar sehingga menjadi Rp. 730,142 Milyar. Adanya perubahan alokasi penerimaan yang ditetapkan pemerintah, yaitu bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak, berubah menjadi sebesar Rp. 66,346 Milyar dari anggaran sebelumnya sebesarnya Rp. 70,112 Milyar atau terjadi pengurangan sebesar Rp. 3,765 Milyar, sedangkan untuk Dana Bagi Hasik Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berubah menjadi sebesar Rp. 8,618 Milyar dari sebelumnya sebesar 11,951 Milyar, sehingga ada penurunan sebesar Rp. 3,333 Milyar. Selanjutnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berubah menjadi Rp. 42,839 Milyar.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan, adapun untuk Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp. 54,097 Milyar yang besarannya tidak mengalami perubahan dengan kata lain hanya mengalami perubahan postur transfer dana perimbangan kedaerah dimana komponen Dana DAK Non Fisik di dalamnya termasuk juga dan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) sebesar Rp. 53,368 Milyar  dan Dana tambahan Penghasilan Guru PNS Daerag (Tamsil PNSD) sebesar Rp. 728 Juta yang semula dana tersebut dianggarkan pada Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, dipindahkan menjadi bagian Dari Dana DAK Non Fisik. Hal ini terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pasal 2 ayat 6. Selanjutnya adanya penetapan alokasi dari Pemerintah Provinsi pada Bantuan Keuangan (DABA) yang berubah menjadi Rp. 94,485 Milyar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 40 Milyar atau mengalami penambahan sebear (Rp. 54,485 Milyar).

Walikota Pangkalpinang menjelaskan seiring dengan perubahan yang terjadi pada penerimaan pendapatan daerah maka berpengaruh terhadap belanja daerah, perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai terjadi perubahan terhadap gaji dan tunjangan lainnya untuk tambahan penghasilan guru. Adapun untuk anggaran belanja hibah bertambah sebesar Rp. 6,24 Milyar, sedangkan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak mengalami perubahan.

Sedangkan perubahan alokasi anggaran belanja langsung untuk pelakasanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan kegiatan pada setiap SKPD dari alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp. 659,127 Milyar berubah menjadi sebesar Rp. 698,705 Milyar atau terdapat peningkatan sebesar Rp. 39,577 Milyar.

Adapun peningkatan sebesar Rp. 39,577 Milyar tersebut dengan rincian ± Rp. 22,173 Milyar telah digunakan dengan mekanisme mendahului perubahan APBD TA. 2016. Sehingga sisa yang dapat dianggarkan atau digunakan pada Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan TA.2016 sebesar ±Rp. 8.928 Milyar.

Berdasarkan alokasi anggaran belanja tersebut di atas maka perbandingan komposisi anggaran belanja publik (belanja langsung) terhadap total belanja daerah lebih besar yaitu 61,61 % bola dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja aparatur (belanja tidak langsung) sebesar 38,39 %.

Perubahan pembiayaan daerah terjadi pada penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA Tahun 2015), berdasarkan hasil audit oleh Perwakilan BPK Provinsi Kepualauan Bangka Belitung telah ditetapkan SiLPA APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 130,101 Milyar, dari jumlah tersebut sudah dialokasikan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp. 99 Milyar sehingga masih tersisa sebesar Rp. 31,101 Milyar.

SiLPA berfungsi untuk menutupi defisit anggaran yaitu keadaan dimana penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah termasuk juga digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Sedangkan sumber penerimaan SiLPA mencakup adanya pelampauan penerimaan pendapatan daerah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja DAK, Dana Penyesuaian, dsb termasuk tidak terealisasinya anggaran belanja pada SKPD.

Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan pada rancanganperubahan APBD TA.2016 ini dialokasikan sebesar Rp. 12 Milyar atau bertambah sebesar Rp. 5 Milyar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 7 Milyar. Adapun pengeluaran pembiayaan ini untuk digunakan pada penyertaan modal PDAM sebesar Rp. 5 Milyar.

Walikota Pangkalpinang menegaskan secara singkat struktur Perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

  1. Pendapatan Daerah, berubah menjadi sebesar Rp. 1,014 Triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 977,564 Milyar, terjadi peningkatan sebesar Rp. 36,631 Mulyar atau 3,75 %.
  2. Belanja Daerah, berubah menjadi sebesar Rp. 1,134 Triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1,069 Triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp 64,554 Milyar atau 6,04 %.
  3. Defisit Anggaran, berubah menjadi sebesar (Rp.119,923 Milyar) dari sebelumnya sebesar (Rp.92 Milyar) atau terjadi peningkatan defisit anggaran sebesar (Rp. 27,923 Milyar)
  4. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah (SiLPA Tahun 2015) ditetapkan sebesar 130,101 Milyar dan telah digunakan sebesar Rp. 99 Milyar pada APBD TA 2016

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah berubah menjadi sebesar Rp. 12 Milyar dari semula Rp. 7 Milyar atau bertambah sebesar Rp. 5 Milyar atau bertambah sebesar Rp. 5 Milyar atau 71,43 %

c. Pembiayaan Neto, berubah menjadi sebesar Rp. 118,101 Milyar dari sebelumnya sebesar Rp. 92 Milyar atau meningkat Rp. 26,101 Milyar

5. Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SIKPA) sebesar (Rp. 1,821 Milyar )

6. Rancangan Postur Perubahan APBD T.A 2016 dengan  asumsi Target Pendapatan tercapai 100 persen.

Walikota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi-Komisi dan Badan Anggaran yang akan mejalankan fungsi anggaran, melaksankan pembahasan bersama-sama dengan TAPD dan SKPD sehingga pada akhirnya dapat tercapat Kesepatan terhadap Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2016._(humaspemkot-pkp)

You may also like...